HARDIPA ASYIFA

  Pendahuluan Perjanjian atau kontrak merupakan bagian penting dalam interaksi sosial dan bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terlibat dalam berbagai bentuk perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis, mulai dari jual beli, sewa menyewa, hingga kerjasama usaha. Namun, tidak semua perjanjian dapat dianggap sah di mata hukum. Untuk dianggap sah dan mengikat secara hukum, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Syarat sahnya perjanjian ini dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 1. Kesepakatan para pihak 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Artikel ini akan membahas keempat syarat tersebut secara mendalam serta relevansinya dalam praktik hukum kontrak di Indonesia. 1. Kesepakatan Para Pihak Syarat pertama dalam ...

Dalam dunia bisnis internasional, kontrak atau perjanjian merupakan salah satu instrumen penting yang mengatur hubungan antara para pihak. Ketika melibatkan pihak asing, muncul pertanyaan krusial: apakah kontrak tersebut wajib disusun dalam dua bahasa? Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif mengenai kewajiban penggunaan bahasa dalam kontrak, dasar hukumnya di Indonesia, serta praktik terbaik dalam penyusunan kontrak bilingual. Dasar Hukum Kontrak dan Syarat Sahnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, kontrak atau perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk dianggap sah, perjanjian harus memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (1) kesepakatan para pihak;  (2) kecakapan untuk membuat perjanjian;  (3) objek tertentu; dan  (4) sebab yang halal. Dua syarat pertama bersifat subjektif, sementara d...

  Penjelasan dan Analisis Pasal 1866 KUH Perdata: Jenis-Jenis Alat Bukti dalam Perkara Perdata Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian memegang peranan sangat penting dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum. Dalam konteks perkara perdata, Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjadi dasar hukum yang mengatur alat-alat bukti yang sah dan dapat digunakan di pengadilan. Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Alat pembuktian meliputi: (1) Bukti tertulis; (2) Bukti saksi; (3) Persangkaan; (4) Pengakuan; (5) Sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.” Dari susunan tersebut, terlihat bahwa bukti tertulis atau surat menempati urutan pertama, yang menandakan bahwa alat bukti ini dianggap paling kuat dan utama dalam pembuktian perkara perdata. Hal ini berbeda dengan perkara pidana yang alat bukti utamanya adalah keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Perbedaan ini disebabkan oleh si...