Industrial Relation Indonesia: Pengertian, Hukum, PHK, Perselisihan, dan Contoh Kasus

HARDIPA ASYIFA • MODUL PEMBELAJARAN

Industrial Relation

Materi belajar mandiri tentang hubungan industrial di Indonesia dengan pendekatan dari dasar sampai studi kasus.

HR & PayrollIntermediateKonsepPraktikStudi Kasus

Tujuan Pembelajaran

• ✓Memahami konsep, tujuan, serta pihak-pihak dalam hubungan industrial.
• ✓Memahami peta dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia.
• ✓Memahami serikat pekerja dan kebebasan berserikat.
• ✓Membedakan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan PKB.
• ✓Mengenali jenis perselisihan dan tahapan penyelesaiannya.
• ✓Menganalisis kasus HR/Employee Relations dengan fakta dan dokumen yang jelas.

Daftar Isi

1. Pengantar Hubungan Industrial2. Hukum Ketenagakerjaan3. Kebebasan Berserikat4. Aturan & Kerja Sama Perusahaan5. Perselisihan Hubungan Industrial6. Studi Kasus7. Final Project & Post Test8. Glosarium & Referensi

1. Pengantar Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk dalam proses kerja antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dalam praktiknya, hubungan industrial bukan hanya soal konflik. Ia mencakup hubungan kerja sejak perekrutan, pembuatan perjanjian kerja, pelaksanaan pekerjaan, pengupahan, komunikasi, perubahan syarat kerja, sampai berakhirnya hubungan kerja.

PekerjaMenyelesaikan pekerjaan dan melaksanakan hak serta kewajiban sesuai hubungan kerja.

PengusahaMengelola usaha, menyediakan pekerjaan, membayar hak pekerja, dan memenuhi kewajiban perusahaan.

PemerintahMembangun kerangka hukum, perlindungan, pengawasan, dan mekanisme penyelesaian sesuai kewenangannya.

1.1 Mengapa hubungan industrial dibutuhkan?

Kepentingan pekerja dan perusahaan saling berkaitan tetapi tidak selalu identik. Perusahaan membutuhkan produktivitas dan keberlanjutan usaha. Pekerja membutuhkan pekerjaan, penghasilan, kepastian, dan perlindungan. Aturan, komunikasi, dan mekanisme penyelesaian membantu mengelola perbedaan tersebut.

Contoh: perusahaan ingin mengubah jadwal kerja karena kebutuhan operasi. Sebelum menerapkan perubahan, HR perlu memeriksa dasar aturan, dokumen hubungan kerja, dampak kepada pekerja, proses komunikasi, dan dokumentasi.

1.2 Faktor yang memengaruhi hubungan industrial

1

Regulasi
Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dan batas tindakan.

2

Kondisi usaha
Kinerja dan kondisi ekonomi dapat memengaruhi keputusan perusahaan.

3

Kebijakan internal
PP, PKB, perjanjian kerja, SOP, dan praktik HR membentuk hubungan sehari-hari.

4

Komunikasi
Informasi yang tidak jelas dapat memperbesar perbedaan persepsi.

1.3 Peran HR/Employee Relations

• ✓Memeriksa aturan sebelum mengambil keputusan.
• ✓Memastikan dokumen hubungan kerja tersimpan dan mudah ditelusuri.
• ✓Mengelola komunikasi serta mencatat hasil pembahasan.
• ✓Mendorong penyelesaian yang sesuai prosedur.

Latihan: pihak utama dalam hubungan industrial adalah...

Jawaban: B.

2. Memahami Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Penting: aturan ketenagakerjaan dapat berubah. Untuk keputusan nyata perusahaan, selalu periksa sumber resmi dan versi regulasi yang berlaku pada saat tindakan dilakukan. Dalam materi ini, contoh regulasi diperbarui sampai PP No. 49 Tahun 2025 untuk pengupahan.

2.1 Peta dasar regulasi

Regulasi	Fokus pembelajaran
UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU No. 6 Tahun 2023	Kerangka umum ketenagakerjaan yang perlu dibaca bersama perubahan yang berlaku.
UU No. 21 Tahun 2000	Serikat pekerja/serikat buruh dan kebebasan berserikat.
UU No. 2 Tahun 2004	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
PP No. 35 Tahun 2021	PKWT, alih daya, waktu kerja dan istirahat, serta PHK.
PP No. 36 Tahun 2021 beserta perubahannya	Pengupahan.

2.2 Pengupahan

Pengupahan perlu dibaca melalui aturan yang berlaku, bukan hanya materi lama. PP No. 36 Tahun 2021 telah diubah dengan PP No. 51 Tahun 2023 dan kemudian diubah lagi dengan PP No. 49 Tahun 2025. Karena itu, ketika menghitung atau menyusun kebijakan upah, HR harus melakukan pengecekan versi aturan terbaru.

2.3 PKWT, PKWTT dan PHK

PP No. 35 Tahun 2021 mengatur PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu, kompensasi PKWT, alih daya, waktu kerja dan istirahat, lembur, serta mekanisme PHK dan hak terkait.

Fakta hubungan kerja → dokumen → alasan tindakan → prosedur → perhitungan hak → dokumentasi

2.4 Cara belajar menghitung hak

Jangan memulai dengan angka. Mulailah dari status pekerja, masa kerja, alasan berakhirnya hubungan kerja, dokumen yang berlaku, komponen yang relevan, dan regulasi yang berlaku. Baru setelah itu masuk ke perhitungan.

Latihan: mengapa regulasi perlu diperiksa kembali sebelum menghitung hak?

Jawaban: A.

3. Kebebasan Berserikat dalam Hubungan Industrial

Kebebasan berserikat berkaitan dengan hak pekerja untuk membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh sesuai ketentuan hukum. Serikat dapat menjadi sarana representasi dan komunikasi kolektif dalam hubungan industrial.

3.1 Fungsi praktis

RepresentasiMenyampaikan kepentingan anggota.

KomunikasiMenjadi salah satu jalur komunikasi kolektif.

PerundinganBerperan dalam proses perundingan sesuai kewenangan.

PartisipasiMenjadi bagian dari ekosistem hubungan industrial.

3.2 Lembaga kerja sama

Hubungan industrial membutuhkan ruang dialog dan kerja sama antara pekerja dan pengusaha. Forum dan mekanisme partisipasi mengikuti ketentuan hukum serta kondisi perusahaan. HR perlu menjaga agar komunikasi terdokumentasi dan tidak hanya dilakukan secara informal.

Tips: ketika ada isu sensitif, pisahkan antara fakta, tuntutan, opsi penyelesaian, dan keputusan. Empat hal tersebut sering tercampur ketika komunikasi tidak terdokumentasi.

4. Pembuatan Aturan dan Kerja Sama Perusahaan

4.1 Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja menjadi salah satu dokumen utama yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Ketika membaca dokumen ini, identifikasi para pihak, jabatan/pekerjaan, tempat kerja, upah, waktu kerja, hak dan kewajiban, masa berlaku, serta klausul lain yang relevan.

4.2 Peraturan Perusahaan

Peraturan Perusahaan berfungsi sebagai aturan internal yang mengatur syarat kerja dan tata tertib sesuai ketentuan yang berlaku. HR perlu memastikan versi yang berlaku jelas dan pekerja mengetahui atau dapat mengakses aturan tersebut.

4.3 Perjanjian Kerja Bersama

PKB merupakan instrumen hubungan industrial yang lahir dari proses perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja sesuai ketentuan. Karena berasal dari proses kolektif, HR perlu memahami pihak yang terlibat, ruang lingkup, masa berlaku, dan implementasinya.

Dokumen	Pertanyaan utama saat review
Perjanjian Kerja	Siapa para pihak? Apa pekerjaan? Berapa upah? Apa hak dan kewajiban? Kapan berlaku?
Peraturan Perusahaan	Aturan internal apa yang berlaku? Bagaimana tata tertib dan syarat kerja diatur?
PKB	Siapa yang berunding? Apa yang disepakati? Bagaimana masa berlaku dan penerapannya?

4.4 PKWT vs PKWTT — cara berpikir

Bedakan status hubungan kerja berdasarkan dasar hukum dan karakter hubungan kerjanya. Jangan hanya melihat judul kontrak. Periksa isi dan kesesuaian faktualnya.

Checklist dokumen: identitas, pekerjaan, tempat kerja, upah, waktu kerja, jangka waktu/status, hak/kewajiban, aturan yang dirujuk, tanda tangan, tanggal, dan versi dokumen.

5. Perselisihan dalam Hubungan Industrial

5.1 Jenis perselisihan

Jenis	Gambaran sederhana	Contoh
Perselisihan hak	Perbedaan mengenai pelaksanaan atau pemenuhan hak.	Perbedaan perhitungan suatu hak berdasarkan aturan atau perjanjian.
Perselisihan kepentingan	Perbedaan mengenai pembuatan/perubahan syarat kerja.	Perundingan perubahan fasilitas atau syarat kerja.
Perselisihan PHK	Perselisihan berkaitan dengan berakhirnya hubungan kerja.	Pekerja menolak alasan/proses PHK.
Perselisihan antar-serikat	Perselisihan antara serikat pekerja di satu perusahaan.	Perbedaan mengenai keanggotaan atau representasi.

5.2 Cara menganalisis perselisihan

1

Fakta
Kumpulkan kronologi, surat, payroll, absensi, dan komunikasi.

2

Isu
Definisikan apa yang sebenarnya dipermasalahkan.

3

Dasar
Cek perjanjian, PP/PKB, dan regulasi.

4

Proses
Dokumentasikan komunikasi, perundingan, dan hasil.

5.3 Penyelesaian

UU No. 2 Tahun 2004 menjadi salah satu landasan utama untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tahap awal yang penting adalah perundingan bipartit antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha. Apabila penyelesaian tidak tercapai, perkara dapat berlanjut melalui mekanisme penyelesaian berikutnya sesuai jenis perselisihan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Identifikasi → Perundingan/penyelesaian awal → Dokumentasi hasil → Mekanisme sesuai hukum → Hasil akhir → Pelaksanaan

6. Studi Kasus Hubungan Industrial

Kasus 1 — Perubahan Jam Kerja

Perusahaan ingin mengubah jadwal kerja karena kebutuhan operasional. Sebagian pekerja menolak karena berdampak pada transportasi dan waktu keluarga.

Pertanyaan	Yang diperiksa HR
Dasar aturan?	Perjanjian kerja, PP/PKB, dan aturan waktu kerja.
Apakah perubahan diperbolehkan?	Ruang lingkup kebijakan perusahaan dan batasan hukum.
Dampak?	Operasional, pekerja, transportasi, dan potensi konflik.
Komunikasi?	Alasan perubahan, tanggal efektif, mekanisme pertanyaan.
Dokumentasi?	Notulen, pemberitahuan, hasil konsultasi dan keputusan.

Kasus 2 — Pekerja Mempertanyakan Hak PHK

Seorang pekerja mempertanyakan perhitungan hak setelah menerima informasi PHK. HR perlu memeriksa status hubungan kerja, masa kerja, alasan PHK, dokumen yang berlaku, komponen penghasilan yang relevan, dan regulasi yang berlaku pada saat kejadian.

Urutan aman: status → masa kerja → alasan → dokumen → regulasi → komponen → perhitungan → verifikasi → komunikasi.

Kasus 3 — Keluhan Payroll

Jika pekerja menyatakan upah bulanannya kurang, jangan langsung menyimpulkan payroll salah. Cocokkan payroll, absensi, lembur, cuti, komponen penghasilan, potongan, dan kebijakan. Catat koreksi bila memang ditemukan kesalahan.

Latihan Analisis

?

Tugas
Seorang pekerja dipindahkan ke posisi baru dan merasa tidak pernah diberi penjelasan. Sebutkan minimal lima data/dokumen yang perlu diperiksa sebelum HR memberi jawaban.

Lihat contoh kerangka jawaban

Periksa perjanjian kerja, jabatan sebelumnya, jabatan baru, ruang lingkup pekerjaan, PP/PKB, surat keputusan/perintah kerja, kronologi komunikasi, alasan bisnis, serta dampaknya terhadap hak atau syarat kerja tertentu.

7. Final Project, Latihan Soal & Post Test

7.1 Final Project

Skenario: perusahaan dengan 150 pekerja ingin mengubah jadwal kerja. Sebagian pekerja menolak dan menyatakan perubahan tidak sesuai dengan aturan yang selama ini diterapkan.

Tugas peserta:

1. Buat daftar fakta yang perlu dikumpulkan.
2. Identifikasi dokumen yang harus diperiksa.
3. Identifikasi pihak yang perlu dilibatkan.
4. Analisis potensi jenis perselisihan.
5. Buat rencana komunikasi.
6. Buat daftar dokumen yang harus dihasilkan setelah proses.

7.2 Latihan Soal Interaktif

Pilih satu jawaban pada setiap soal, lalu klik Periksa Jawaban. Sistem akan menghitung skor kamu secara langsung.

30 soalPilih satu jawaban per soal, lalu klik Periksa Jawaban

1. Pihak utama dalam hubungan industrial adalah...

Pekerja dan HR saja Pekerja, pengusaha, dan pemerintah Serikat pekerja saja

2. UU No. 2 Tahun 2004 terutama mengatur...

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pajak penghasilan Perizinan usaha

3. Sebelum menghitung hak yang berkaitan dengan PHK, langkah awal yang tepat adalah...

Langsung memakai nominal terakhir Mengabaikan dokumen lama Memeriksa status hubungan kerja, alasan, dokumen, dan regulasi yang berlaku

4. PKB merupakan singkatan dari...

Peraturan Karyawan Bulanan Perjanjian Kerja Bersama Program Kerja Bersama

5. Dalam menerima keluhan payroll, HR sebaiknya...

Memeriksa payroll, absensi, komponen penghasilan, potongan, dan aturan yang relevan Langsung menyalahkan sistem Hanya membaca chat keluhan

6. Salah satu manfaat dokumentasi hubungan industrial adalah...

Menghapus kebutuhan komunikasi Menggantikan seluruh regulasi Mencatat fakta, proses, komunikasi, dan hasil keputusan

7. Kebebasan berserikat berkaitan dengan...

Hak perusahaan menentukan keanggotaan serikat Hak pekerja untuk membentuk atau bergabung dalam serikat sesuai hukum Kewajiban semua pekerja masuk serikat

8. Jika terjadi perbedaan mengenai pelaksanaan hak yang sudah diatur, isu tersebut dapat berkaitan dengan...

Perselisihan hak Perselisihan pemasaran Perselisihan pajak

9. Ketika aturan ketenagakerjaan berubah, HR sebaiknya...

Terus memakai materi lama tanpa pengecekan Mengandalkan posting media sosial saja Memeriksa sumber resmi dan status regulasi yang berlaku

10. Sikap analitis yang paling tepat ketika menangani konflik hubungan industrial adalah...

Menentukan pihak yang salah terlebih dahulu Memeriksa fakta, dokumen, aturan, proses, dan kepentingan para pihak Menghindari dokumentasi agar masalah cepat selesai

11. PKWT adalah singkatan dari...

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Peraturan Kerja Waktu Tetap Program Kerja Waktu Tertentu

12. PKWTT adalah singkatan dari...

Perjanjian Kerja Waktu Tetap Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Perjanjian Karyawan Waktu Tidak Terbatas

13. Peraturan Perusahaan pada dasarnya berfungsi untuk...

Mengatur syarat kerja dan tata tertib perusahaan Menggantikan seluruh undang-undang Mengatur harga jual produk

14. Ketika menerima keluhan pekerja, tindakan awal yang paling baik adalah...

Langsung memberikan sanksi Mengumpulkan fakta dan memahami kronologi Menyebarkan masalah kepada semua pekerja

15. Perselisihan kepentingan umumnya berkaitan dengan...

Pembuatan atau perubahan syarat kerja Kesalahan alamat kantor Penjualan produk perusahaan

16. Perselisihan PHK berkaitan dengan...

Promosi pemasaran Pengakhiran hubungan kerja Pembelian aset perusahaan

17. Apa yang sebaiknya diperiksa ketika ada rencana perubahan jam kerja?

Perjanjian kerja, PP/PKB, dan ketentuan waktu kerja Hanya pendapat satu supervisor Hanya jadwal bulan sebelumnya

18. Mengapa version control dokumen HR penting?

Agar semua orang bebas mengubah dokumen Agar versi yang berlaku dan tanggal penerapan dapat ditelusuri Agar dokumen terlihat lebih panjang

19. Dalam analisis kasus, urutan yang lebih tepat adalah...

Keputusan → fakta → dokumen Fakta → dokumen → aturan → proses → keputusan Pendapat → keputusan → fakta

20. Mengapa komunikasi penting dalam hubungan industrial?

Karena komunikasi dapat mengurangi salah persepsi dan membantu proses lebih tertib Karena dokumentasi menjadi tidak perlu Karena semua konflik pasti hilang

21. Contoh dokumen yang dapat menjadi sumber informasi dalam sengketa adalah...

Perjanjian kerja dan dokumen pembayaran Komentar media sosial yang tidak terverifikasi Pesan berantai tanpa konteks

22. Salah satu langkah awal dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah...

Melakukan perundingan bipartit antara pekerja/serikat pekerja dan pengusaha Langsung mengabaikan perundingan dan membuat keputusan sepihak Langsung memutus hubungan kerja tanpa proses

23. Saat terjadi perbedaan interpretasi isi aturan perusahaan, tindakan yang paling tepat adalah...

Memeriksa redaksi dokumen, konteks, dan aturan yang lebih tinggi Memilih interpretasi yang paling menguntungkan satu pihak tanpa pemeriksaan Menghapus dokumen tersebut

24. Apa tujuan utama studi kasus dalam pembelajaran hubungan industrial?

Menghafal istilah sebanyak mungkin Melatih kemampuan menerapkan konsep pada situasi nyata Menggantikan kebutuhan membaca aturan

25. Jika seorang pekerja mempertanyakan perhitungan haknya, HR sebaiknya...

Memberikan jawaban tanpa membuka data Memeriksa dasar perhitungan dan menjelaskan hasilnya secara terdokumentasi Mengabaikan pertanyaan

26. Dalam hubungan industrial, kepatuhan terhadap aturan internal sebaiknya...

Selalu mengabaikan peraturan perundang-undangan Selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan dokumen hubungan kerja yang berlaku Tidak perlu dikomunikasikan kepada pekerja

27. Apa manfaat notulen perundingan?

Mencatat pokok pembahasan, posisi para pihak, dan hasil proses Menggantikan semua dokumen hukum Hanya untuk formalitas tanpa nilai dokumentasi

28. Jika kasus melibatkan aturan yang baru berubah, sumber prioritas untuk verifikasi adalah...

Posting anonim Sumber resmi pemerintah atau JDIH Komentar forum internet

29. Peran HR dalam hubungan industrial paling tepat digambarkan sebagai...

Menjadi pihak yang selalu membela perusahaan tanpa memeriksa fakta Mengelola proses HR dan hubungan kerja sesuai aturan, fakta, dan dokumentasi Mengambil alih fungsi semua pihak

30. Jika kamu belum yakin terhadap suatu kesimpulan dalam kasus hubungan industrial, langkah terbaik adalah...

Tetap memberikan kepastian tanpa verifikasi Kembali memeriksa fakta, dokumen, dan sumber hukum yang relevan Menghapus catatan kasus

7.3 Refleksi Belajar

Setelah mengerjakan latihan, pilih satu topik yang paling belum kamu pahami. Kembali ke bagian tersebut dan buat satu ringkasan dengan kata-kata sendiri. Untuk pembelajar HR, latihan terbaik bukan hanya menghafal istilah, tetapi mampu menghubungkan fakta → dokumen → aturan → proses → keputusan.

8. Glosarium & Referensi

Istilah	Pengertian sederhana
Hubungan Industrial	Sistem hubungan dalam proses kerja antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Employee Relations	Pengelolaan hubungan perusahaan dengan pekerja dan isu hubungan kerja.
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja.
PP	Peraturan Perusahaan.
PKB	Perjanjian Kerja Bersama.

Referensi

1. Mekari University — Industrial Relation 101.

2. JDIH Kemnaker — Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan.

3. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

5. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

6. PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK.

7. PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahan yang berlaku, termasuk PP No. 51 Tahun 2023 dan PP No. 49 Tahun 2025.

Disclaimer
Artikel ini dibuat untuk tujuan informasi dan edukasi umum, bukan merupakan nasihat atau pendapat hukum untuk kasus tertentu. Untuk keputusan ketenagakerjaan, periksa regulasi resmi yang berlaku dan fakta kasus secara spesifik.